Yahukimo, Olemah.com — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo menggelar Pembukaan Rapat-Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2025 pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Gedung DPRK Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri jajaran pimpinan DPRK, pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah (OPD), sebagai langkah awal dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Yahukimo untuk Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta penajaman program prioritas di seluruh OPD agar tetap berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh pimpinan OPD dapat menyiapkan kerangka program prioritas secara matang. Dalam kondisi efisiensi ini, program-program yang ada harus benar-benar dimaksimalkan untuk pelayanan publik,” ujar Esau Miram.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang diterima daerah, seperti Dana Desa, Dana BOS, serta anggaran sektor pendidikan dan kesehatan, bersifat earmarked atau telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan alokasi anggaran sektor pendidikan tetap memenuhi ketentuan 20 persen, sektor kesehatan sekitar 30 persen, sementara sektor lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan dana transfer tertentu serta terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami terus berupaya meningkatkan PAD dari berbagai potensi yang ada, seperti sektor bandara, pelabuhan, dan sumber-sumber pendapatan lain yang dapat dikelola oleh daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Esau Miram berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus kepada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk wilayah Papua, melalui kebijakan yang berpihak pada pembangunan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kembali Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk dari Freeport, agar dapat didistribusikan secara merata di seluruh Tanah Papua.
Sementara itu, Ketua DPRK Yahukimo Son Bahabol, S.IP, menegaskan bahwa pembahasan dan pengesahan anggaran tetap akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRK.
“Walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran, DPRK tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku, agar pelayanan umum kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Ia juga berharap seluruh pihak terkait dapat hadir secara aktif dan menyampaikan data secara terbuka pada setiap tahapan pembahasan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rapat Paripurna Masa Sidang III ini menjadi langkah awal strategis untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 22 Desember 2025
.png)
.png)
0 Komentar