DPD RI Paul Vincent Mayor: Masyarakat Papua Tolak Sawit dan Markas Militer, Butuh Sekolah dan Rumah Sakit

Jakarta, Olemah.com — Penolakan masyarakat Papua terhadap ekspansi kelapa sawit dan pembangunan markas militer kembali disuarakan secara terbuka dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada 14 Januari 2026.

Dalam forum resmi tersebut, anggota DPD RI asal Papua, Paul Vincent Mayor, secara tegas meminta agar aspirasi masyarakat Papua disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Menurut Paul Vincent Mayor, masyarakat Papua dengan jelas menolak perluasan perkebunan kelapa sawit maupun rencana pembangunan fasilitas militer, termasuk wacana pembentukan batalyon pertanian di wilayah Papua.

“Masyarakat Papua tidak butuh sawit, tidak butuh markas militer. Yang kami butuhkan adalah sekolah dan rumah sakit,” tegasnya dalam rapat paripurna.

Fokus Otsus: Pendidikan dan Kesehatan, Bukan Ekspansi Sawit

Paul menegaskan bahwa arah pembangunan di Papua seharusnya kembali pada semangat Otonomi Khusus (Otsus), yakni peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Ia mengingatkan bahwa ekspansi sawit berpotensi menimbulkan pelanggaran hak adat, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Selain itu, manfaat ekonomi dari perkebunan sawit dinilai lebih banyak mengalir ke korporasi besar dibandingkan masyarakat adat pemilik wilayah.

“Sawit itu bukan solusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Justru membuka ruang konflik, merusak lingkungan, dan mengabaikan hak-hak adat,” ujarnya.

Tolak Militerisasi, Dorong Pembangunan Manusia

Selain menolak sawit, Paul juga menyoroti rencana penambahan kehadiran militer di Papua. Ia menilai pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan adalah kunci utama menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat.

“Papua tidak kekurangan tentara. Papua kekurangan guru, dokter, dan fasilitas kesehatan yang layak,” katanya.

Aspirasi Rakyat Papua Disampaikan ke Pemerintah Pusat

Paul Vincent Mayor menegaskan bahwa suara yang ia sampaikan di parlemen bukan kepentingan pribadi, melainkan aspirasi murni masyarakat Papua yang selama ini terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam.

Ia berharap pemerintah pusat mendengar dan menghormati kehendak rakyat Papua, serta menghentikan kebijakan yang berpotensi memperparah konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

“Pembangunan Papua harus berbasis kemanusiaan, bukan kepentingan modal dan kekuasaan,” pungkasnya.

Sumber : Wawan

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 21 Januari 2026