Nikolaus Heluka yang juga merupakan politikus Partai Golkar Kabupaten Nduga menegaskan bahwa massa aksi yang melakukan pemalangan jalan tersebut berasal dari kepala-kepala kampung lokal yang selama ini menerima honorarium berdasarkan keputusan Bupati Nduga.
Namun, menurutnya, sejak Tahun Anggaran 2025 hingga memasuki tahun 2026, honorarium yang biasa diterima tersebut belum lagi dibayarkan, sehingga memicu kekecewaan para kepala kampung.
Aksi Palang Jalan Terjadi Dua Kali
Nikolaus menjelaskan bahwa aksi pemalangan jalan bahkan disertai pembongkaran jembatan telah terjadi dua kali.
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya motif lain atau isu miring di balik aksi tersebut tidak benar.
“Aksi palang jalan itu murni dilakukan oleh kepala kampung lokal yang selama ini menerima honorarium. Karena sejak tahun 2025 hingga 2026 belum dibayarkan, maka mereka melampiaskan kekecewaan dengan melakukan pemalangan jalan,” jelas Nikolaus Heluka.
Sebagai anggota DPRK yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, Nikolaus mengaku telah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan massa aksi untuk mengetahui penyebab utama terjadinya pemalangan jalan.
Massa Aksi Keluhkan Pemerintah Tidak Ada di Tempat
Koordinator aksi, Rum Giban, menurut Nikolaus, menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.
Namun hingga saat ini, mereka menilai kantor pemerintahan jarang dibuka sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat disampaikan secara langsung.
“Kalau pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan DPRK Nduga, berada di tempat dan membuka kantor untuk menerima aspirasi, maka masyarakat pasti akan menyampaikan secara baik-baik,” ujar Nikolaus menirukan penyampaian koordinator aksi.
Karena tidak menemukan pejabat yang dapat ditemui, massa aksi akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan melakukan pemalangan jalan.
DPRK Minta Bupati Segera Beri Penjelasan
Nikolaus Heluka meminta Bupati Kabupaten Nduga sebagai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk segera memberikan penjelasan kepada para kepala kampung lokal terkait pembayaran honorarium tersebut.
Ia menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan.
“Masalah ini jangan dianggap sepele. Jika tidak segera dijelaskan kepada kepala kampung lokal, maka dikhawatirkan kejadian seperti ini bisa terulang kembali,” tegasnya.
Menurutnya, kepala kampung lokal atau kampung persiapan tidak hanya ada di satu wilayah, tetapi tersebar di berbagai distrik di Kabupaten Nduga, sehingga perlu penanganan serius agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.
Nikolaus berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 07 Maret 2026
0 Komentar