TERNATE, OLEMAH.COM – Pemutaran bersama (nobar) film dokumenter Pesta Babi Papua yang digelar di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/5/2026), dibubarkan aparat TNI dan memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi serta isu Papua.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh SIEJ Maluku Utara bersama AJI Ternate tersebut sebelumnya direncanakan sebagai ruang diskusi mengenai persoalan lingkungan hidup, deforestasi, dan dampak proyek strategis nasional di Papua terhadap masyarakat adat.
Film dokumenter berjudul Pesta Babi Papua disebut bukan sekadar menggambarkan tradisi makan bersama masyarakat Papua, melainkan menjadi simbol kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap menikmati kekayaan alam Papua di tengah penderitaan Orang Asli Papua.
Dalam narasi yang beredar di media sosial, film itu menggambarkan adanya “pesta” para pihak rakus yang mengambil hasil alam Papua tanpa menghadirkan kesejahteraan yang adil bagi masyarakat setempat.
Namun kegiatan nobar tersebut dihentikan aparat TNI sebelum selesai diputar.
Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menjelaskan bahwa penghentian dilakukan karena muncul banyak penolakan di media sosial dan adanya kekhawatiran kegiatan tersebut memicu polemik di tengah masyarakat Maluku Utara yang dinilai sensitif terhadap isu SARA.
“Kami khawatir kegiatan ini dipolitisasi dan menimbulkan gesekan di masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, aparat disebut tetap mempersilakan agenda diskusi lingkungan untuk dilanjutkan tanpa pemutaran film.
Di sisi lain, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan pembubaran tersebut. Ia menilai penghentian pemutaran film menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Menurut Yunita, kegiatan berlangsung damai, terbuka, dan tidak mengandung unsur provokasi maupun ajakan kebencian.
“Ini adalah ruang diskusi publik dan bagian dari kebebasan berekspresi warga negara. Pembubaran seperti ini justru mempersempit ruang demokrasi,” tegasnya.
Film dokumenter tersebut diketahui merupakan hasil kolaborasi sejumlah organisasi masyarakat sipil dan media independen yang mengangkat isu kerusakan hutan Papua, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Peristiwa pembubaran nobar ini langsung memicu beragam reaksi di media sosial. Sebagian mendukung langkah aparat demi menjaga stabilitas keamanan, sementara lainnya menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik sosial dan suara masyarakat Papua.
Kasus ini kembali membuka diskusi panjang mengenai kebebasan sipil, isu lingkungan, dan posisi Papua dalam pembangunan nasional yang hingga kini masih menjadi perhatian publik Indonesia maupun internasional.
Sumber : Anak Kampung
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 10 Mei 2026
0 Komentar