Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan saat memimpin langsung apel pagi, Senin, 7 September 2026, di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena.
Dalam arahannya, gubernur meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih teliti dalam memantau kehadiran dan kedisiplinan bawahannya.
“Yang tidak pernah hadir, TPP dipotong. Kepala OPD harus jeli melihat itu,” tegas gubernur.
Menurutnya, kedisiplinan ASN merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Karena itu, kehadiran pegawai tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara nyata.
Seleksi Kepala OPD Harus Terbuka
Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Gubernur Papua Pegunungan juga menyampaikan bahwa proses seleksi kepala OPD atau seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama harus dilakukan secara transparan.
Gubernur menegaskan tidak boleh ada praktik kekeluargaan maupun perlakuan khusus dalam proses seleksi tersebut.
Sebanyak 32 peserta tercatat mengikuti seleksi kepala OPD. Gubernur menyebut, sebagian besar peserta merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“Seleksi kepala OPD harus dilakukan terbuka. Tidak ada kekeluargaan. Peserta yang ikut sebanyak 32 orang dan kebanyakan OAP. Jadi, yang menentukan nasib Anda sendiri,” kata gubernur.
Ia meminta seluruh peserta mempersiapkan diri dengan baik dan tidak menyalahkan pemerintah apabila terdapat persyaratan atau kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi.
Ujian Seleksi Dimulai Kamis
Gubernur juga mengingatkan para peserta seleksi agar segera melengkapi seluruh persyaratan yang masih kurang.
Menurutnya, tahapan ujian seleksi dijadwalkan mulai Kamis pada pekan ini.
“Jangan salahkan kami masalah selter. Ujian mulai hari Kamis minggu ini. Jadi, yang kurang, lengkapi cepat,” ujarnya.
Gubernur meminta peserta tidak hanya duduk dan memberikan komentar, tetapi harus menunjukkan keseriusan melalui persiapan, kerja keras, dan pemenuhan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.
“Jangan duduk hanya komentar terus,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses seleksi jabatan harus diikuti dengan kesiapan dan tanggung jawab dari masing-masing peserta.
Data OAP dari 8 Kabupaten Masih Belum Lengkap
Dalam arahannya, gubernur juga menyinggung kegiatan pendataan Orang Asli Papua yang sedang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan tersebut berkaitan dengan pendataan OAP dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Gubernur menyebut, hingga saat ini baru dua kabupaten yang dinilai telah merampungkan pendataan, yakni Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Yahukimo. Sementara itu, kabupaten lainnya masih diminta segera melengkapi data.
“Hari ini ada kegiatan dari Baperinda mengenai data Orang Asli Papua dari delapan kabupaten. Dua kabupaten yang sudah rampung yaitu Lanny Jaya dan Yahukimo. Yang lain masih kurang,” jelas gubernur.
Ia meminta seluruh pihak terkait mengikuti kegiatan pendataan yang dilaksanakan Baperinda sebagai tindak lanjut dari program dan arahan pemerintah pusat melalui Bappenas.
Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dan program pemerintah dapat disusun berdasarkan data yang akurat serta sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Gubernur: Masalah Kabupaten Menjadi Tanggung Jawab Kabupaten
Gubernur Papua Pegunungan juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai kewenangan dan wilayah kerjanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi akan turun tangan apabila pemerintah kabupaten menghadapi persoalan yang tidak mampu diselesaikan secara mandiri.
“Semua masalah yang terjadi di kabupaten itu menjadi hak dan wilayah kerja kabupaten. Kalau mereka tidak mampu, baru provinsi turun tangan,” tegas gubernur.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat agar setiap pemerintah kabupaten dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal, meningkatkan koordinasi, serta menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Papua Pegunungan Urutan Kedua Hasil Evaluasi
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi seluruh provinsi di Papua, Papua Pegunungan berada di urutan kedua.
Namun, gubernur tetap meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan kepala OPD untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kedisiplinan, memperkuat koordinasi, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Papua Pegunungan.
Apel pagi kemudian menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin ASN, transparansi seleksi jabatan, kelengkapan data OAP, pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi, serta peningkatan kinerja pemerintahan.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 07 September 2026
0 Komentar