Heluka menekankan bahwa penerimaan CPNS di Kabupaten Nduga harus mengutamakan pelamar asli Nduga yang berasal dari 248 kampung dan 32 distrik di wilayah tersebut. "Kami meminta agar formasi CPNS diprioritaskan bagi putra-putri Nduga tanpa membuka ruang bagi pelamar dari luar daerah," tegasnya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan Pegawai Negeri Sipil dan prinsip Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 untuk Tanah Papua, Heluka menekankan bahwa kuota CPNS yang ada, yaitu sekitar 400 formasi, harus sepenuhnya diisi oleh putra-putri daerah Nduga.
"Kami tidak ingin ada pembagian kuota Otonomi Asli Nduga (OAN) sebesar 80% dan Non-OAN sebesar 20%. Kami menuntut agar kuota 100% diberikan untuk putra-putri daerah," jelasnya.
Heluka juga meminta pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dipimpin oleh putra daerah untuk lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerah Nduga. Menurutnya, putra daerah lebih memahami potensi dan tantangan di wilayah tersebut.
Sebagai anggota DPRD, Heluka menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses seleksi CPNS hingga tuntas. Ia berharap pemerintah daerah dan dinas terkait memperhatikan aspirasi masyarakat Nduga untuk memprioritaskan putra daerah dalam rekrutmen CPNS.
Sebanyak 596 peserta CPNS dari Kabupaten Nduga yang telah lolos SKD akan bersaing dalam tes SKB yang dijadwalkan pada 25-26 Mei. "Kami akan terus memantau dan memastikan proses ini berjalan adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat," pungkas Heluka.
(Penulis: Kaki Abu)
0 Komentar