Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025), Menkes Budi menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan agar rumah sakit di wilayah rawan memiliki tenaga medis yang tidak hanya terampil secara medis, tetapi juga memiliki kemampuan bertahan dalam situasi darurat.
"Kalau dari Kementerian Pertahanan, tenaga medisnya memiliki faktor pertahanan. Kalau pun terjadi sesuatu, mereka bisa menjaga diri," ujar Menkes Budi, dikutip dari Antaranews.
Selain alasan keamanan, Menkes juga menilai dokter dari Kemenhan dan TNI memiliki kualitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenhan terkait pembangunan dan pengelolaan 14 rumah sakit tersebut.
Tenaga Medis Gabungan: TNI dan OAP
Budi memastikan bahwa dokter dan tenaga kesehatan yang akan ditugaskan tidak semata-mata berasal dari kalangan TNI. Pemerintah juga mengakomodasi keterlibatan masyarakat lokal, terutama Orang Asli Papua (OAP), dalam pelayanan rumah sakit di wilayah tersebut.
"Ada ekspektasi dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik agar OAP juga dilibatkan. Jadi nanti akan dikombinasikan," tegas Menkes.
Kemenhan Siapkan Dokter Militer dan Satgas Kesehatan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lulusan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan untuk mendukung program ini. Selain itu, Satgas Kesehatan yang sebelumnya telah bertugas di Papua juga akan dikerahkan kembali untuk mendukung operasional rumah sakit di daerah rawan tersebut.
"Kita punya lulusan dokter militer setiap tahun, mereka akan kita kontribusikan untuk rumah sakit ini," jelas Sjafrie.
Proyek Strategis Nasional: 66 RSUD Tipe C
Rencana pembangunan 14 rumah sakit di daerah rawan merupakan bagian dari proyek besar pembangunan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C di seluruh Indonesia. Menkes menyebutkan, hingga pertengahan 2025 ini, 16 rumah sakit telah memasuki tahap groundbreaking dari target 32 RSUD yang ditargetkan rampung tahun ini.
Sementara itu, sisanya akan segera dimulai, dan 34 RSUD lainnya ditargetkan selesai pada tahun 2026.
"Tahun depan akan ada sekitar 12 sampai 14 rumah sakit yang harus dibangun, termasuk di wilayah 'daerah hitam' di Papua," ujar Menkes Budi.
Pemerintah berharap dengan pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata, termasuk di wilayah konflik, pelayanan kesehatan nasional akan semakin inklusif dan menjangkau semua kalangan, termasuk masyarakat di wilayah terpencil dan rawan konflik.
Sumber : KOMPAS.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 25 Juli 2025
0 Komentar