JAKARTA, Olemah.com — “Satu orang Papua Pegunungan yang jadi pegawai, satu rumah itu bahagia dan merasakan kesejahteraan.” Kalimat itu menjadi gambaran nyata harapan besar masyarakat Papua Pegunungan terhadap peluang kerja di sektor pemerintahan.
Membuka lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi lemah dianggap sebagai pekerjaan mulia yang menopang kehidupan keluarga, suku, dan gereja. Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal, masyarakat Papua Pegunungan menilai menjadi pegawai negeri masih menjadi cita-cita utama banyak lulusan muda.
Pasalnya, di wilayah tersebut belum terdapat perusahaan BUMN maupun swasta besar yang dapat menampung tenaga kerja lokal. Akibatnya, hampir semua sarjana Papua Pegunungan berharap penuh dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Apresiasi untuk Wakil Gubernur Papua Pegunungan
Forum Pencaker Pribumi Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., atas langkah cepatnya dalam memperjuangkan tambahan kuota CPNS bagi daerah tersebut.
Sebelumnya, perwakilan pencaker Papua Pegunungan telah menggelar pertemuan penting dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) pada Senin (13/10). Pertemuan itu membahas formasi CPNS dan kuota kosong yang belum terisi pada formasi tahun 2024.
Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari aksi protes dan tuntutan pencaker di Wamena beberapa waktu lalu. Mereka menilai hak masyarakat lokal belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses seleksi CPNS dan meminta transparansi serta keadilan dalam pengisian kuota kosong.
Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Gubernur Ones Pahabol, Kepala BKD Provinsi Papua Pegunungan, serta perwakilan dari delapan kabupaten yang tergabung dalam KORLAP, Forum Pribumi, AHN, dan HILABEWA. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmasi bagi masyarakat asli Papua Pegunungan.
Sumber di Kementerian PAN RB menyebutkan, pemerintah pusat menerima masukan tersebut dan berkomitmen melakukan evaluasi terhadap formasi yang belum terisi, termasuk membuka ruang komunikasi lanjutan dengan pemerintah daerah.
Langkah afirmatif ini diharapkan menjadi solusi untuk menjaga keadilan, menekan kesenjangan ekonomi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap seleksi CPNS yang berlangsung secara nasional.
Sumber : Detikpapua.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 14 Oktober 2025
0 Komentar