Hal tersebut disampaikan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem, menanggapi batalnya kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
“Kunjungan kerja Wakil Presiden ke Papua tidak berhasil dilanjutkan ke Yahukimo. Ini bukti sederhana bahwa kondisi keamanan Papua belum seperti yang digambarkan aman,” ujar Hesegem kepada wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (15/1/2026).
Soroti Alasan Keamanan
Menurut Hesegem, pembatalan kunjungan tersebut diduga berkaitan dengan situasi keamanan, termasuk adanya aksi kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) yang disebut-sebut melakukan penembakan terhadap pesawat Hercules.
“Kalau daerah itu benar-benar aman, seharusnya Wakil Presiden tetap datang ke Yahukimo. Fakta beliau kembali ke Jakarta justru menunjukkan Papua belum aman,” katanya.
Ia mempertanyakan klaim pemerintah pusat dan aparat intelijen yang selama ini menyebut Papua dalam kondisi aman dan terkendali. Menurutnya, bila informasi intelijen akurat dan profesional, seharusnya sejak awal kunjungan ke wilayah rawan konflik tidak dijadwalkan.
Kritik terhadap Kerja Intelijen
Hesegem juga menyoroti kinerja intelijen yang dinilainya belum maksimal. Ia menilai, pembatalan mendadak menunjukkan lemahnya analisis risiko terhadap daerah konflik.
“Kalau Yahukimo memang rawan, kenapa dijadwalkan sejak awal? Ini menunjukkan kerja intelijen patut dipertanyakan,” tegasnya.
Kunjungan Dinilai Seremonial
Lebih lanjut, Hesegem mempertanyakan urgensi kunjungan Wakil Presiden ke Papua dan dampaknya terhadap penyelesaian konflik bersenjata serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah berlangsung lama.
“Saya ragu kunjungan seperti ini berdampak pada penyelesaian konflik. Ini lebih bersifat seremonial dan berorientasi pada kepentingan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa jaminan keamanan hanya akan berujung pada kegagalan. Hesegem mengingatkan adanya pengalaman pahit di Papua, di mana pekerja dan pengusaha menjadi korban kekerasan bersenjata.
“Kalau Papua tidak aman, proyek apa pun pasti gagal. Ini sudah berkali-kali terjadi dan tidak pernah dievaluasi secara serius,” katanya.
Desak Pendekatan Lebih Substantif
Hesegem menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kunjungan pejabat tinggi negara seharusnya tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diikuti langkah konkret menyelesaikan konflik dan melindungi hak hidup masyarakat Papua.
“Kalau hanya datang lalu pulang tanpa menyentuh akar persoalan, itu sekadar kunjungan seremonial. Datang, foto, lalu rakyat tetap hidup dalam ketakutan,” pungkas Hesegem, yang juga menjabat Ketua Forum Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba Provinsi Papua Pegunungan.
Sumber : Kaki
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 16 Januari 2026
0 Komentar