Said Iqbal Kecam Pengamanan Ketat Demo Buruh di Istana, Nilai Demokrasi Mundur

Jakarta, Olemah.com — Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meluapkan kekecewaannya terhadap pengamanan ketat aparat saat aksi unjuk rasa buruh di sekitar Istana Negara, Senin (29/12/2025). Ia menilai tindakan pemblokiran massa dan pembatasan ruang gerak demonstran sebagai sinyal kemunduran demokrasi di Indonesia.

Menurut Said Iqbal, pendekatan aparat di lapangan terkesan represif dan tidak mencerminkan prinsip negara demokratis yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Teman-teman bisa lihat, demokrasi di Indonesia makin mundur. Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral yang tidak boleh didatangi rakyatnya, termasuk buruh,” ujar Said Iqbal di lokasi aksi.

Dinilai Represif dan Bernuansa Militeristik

Kekecewaan pimpinan buruh itu memuncak ketika mobil komando aksi dipaksa mundur oleh aparat. Padahal, menurutnya, jumlah massa yang hadir dalam aksi tersebut masih terbatas dan bersifat pemanasan jelang aksi besar keesokan harinya.

Ia menilai tindakan aparat yang mendorong peserta aksi hingga menderek kendaraan komando merupakan bentuk pendekatan berlebihan.

“Hari ini kita dipertontonkan bagaimana mobil komando peserta aksi diderek, peserta aksi didorong. Ini sudah kembali ke zaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi demonstran,” tegasnya.

Said Iqbal bahkan mempertanyakan apakah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengetahui situasi yang terjadi di depan Istana Negara.

“Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu bahwa para demonstran dihadapi seperti musuh? Kami protes keras kepada Pemerintah dan Kepolisian RI,” lanjutnya.

Dua Tuntutan Utama Buruh Jelang Aksi Besar

Meski sempat diwarnai ketegangan dengan aparat, massa buruh tetap menyuarakan tuntutan utama terkait kebijakan pengupahan tahun 2026. Aksi tersebut menjadi pembuka sebelum gelombang buruh yang lebih besar turun ke jalan.

Tuntutan pertama ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan mendesak Gubernur Jakarta segera mengesahkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara tuntutan kedua diarahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Buruh mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk menghidupkan kembali Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang sebelumnya dihapus.

“Kami minta SK Gubernur yang baru dicabut dan direvisi. UMSK di 19 kabupaten/kota harus dihidupkan kembali,” tegas Said Iqbal.

Aksi buruh ini menandai meningkatnya eskalasi protes terhadap kebijakan pengupahan nasional dan daerah. Para buruh menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi mereka hingga tuntutan tersebut direspons oleh pemerintah.

Sumber : Jawa Pos

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 29 Desember 2025