JAYAPURA, OLEMAH.COM — Pemerintah Provinsi Papua menetapkan arah pembangunan tahun 2026 dengan menitikberatkan pada pengurangan ketimpangan antarwilayah, penguatan layanan dasar masyarakat, serta percepatan konektivitas wilayah sebagai bagian dari visi besar Papua Cerah.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan bahwa meskipun sejumlah capaian telah diraih sepanjang 2025, masih terdapat tantangan mendasar yang harus dijawab secara serius pada tahun mendatang. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan kesenjangan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Masih banyak tantangan yang kita hadapi di tahun 2026 dalam mewujudkan Papua Cerah. Ini termasuk pengurangan disparitas wilayah, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Fakhiri di Jayapura, Rabu (31/12/2025).
Lima Prioritas Pembangunan Papua 2026
Gubernur menjelaskan, Pemprov Papua telah menetapkan lima prioritas utama pembangunan tahun 2026. Prioritas pertama adalah penataan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel, agar kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Prioritas kedua menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah akan menjalankan Program Kartu Kasih bagi ibu hamil serta memperkuat perlindungan sosial bagi lanjut usia.
“Tidak boleh ada lagi kematian ibu dan bayi di rumah sakit akibat pelayanan. Program Kartu Kasih untuk ibu hamil dan Jaminan Lanjut Usia akan kami jalankan sebagai bagian dari pelayanan dasar,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov juga menargetkan perbaikan rumah layak huni, terutama di wilayah pesisir dan kawasan dengan tingkat kerentanan sosial tinggi.
Dorong Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah
Di sektor ekonomi, Pemprov Papua menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai agenda strategis. Pemerintah menargetkan perluasan cetak sawah seluas 5.380 hektare, pembangunan gudang produksi, penyediaan alat pascapanen, serta pengembangan sektor peternakan dan pabrik pakan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Percepatan Konektivitas dan Infrastruktur
Sementara itu, pada aspek konektivitas wilayah, Pemprov Papua menyiapkan percepatan pembangunan transportasi darat, laut, dan udara. Salah satu agenda penting adalah penataan Bandara Sentani menuju standar internasional, guna mendukung mobilitas orang dan barang, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi menjadi kunci. Kita ingin konektivitas wilayah lebih merata dan berkualitas, sehingga pelayanan publik dan aktivitas ekonomi dapat dirasakan secara adil di seluruh Papua,” kata Fakhiri.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih terfokus, inklusif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Sumber : RRI
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 01 Januari 2026
.png)
0 Komentar