MERAUKE, Olemah.com – Puluhan masyarakat adat yang tergabung dalam Solidaritas Merauke menggelar aksi protes menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Aksi tersebut berlangsung di lokasi Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang digelar di GOR Hiad Sai, Merauke, Jumat (30/1/2026).
Dalam aksi itu, massa menyatakan penolakan total terhadap PSN Merauke dan seluruh proyek pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional namun dinilai telah mengorbankan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan hutan adat.
Juru bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagaize, menjelaskan bahwa wilayah adat Merauke seluas sekitar 2.128.554 hektare telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan pengembangan industri pangan dan energi melalui skema PSN. Kawasan tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan, hingga peternakan skala besar.
Menurut Simon, penetapan kawasan dan penerbitan izin dilakukan secara cepat, tidak transparan, serta tanpa partisipasi bermakna masyarakat adat.
“Penetapan PSN dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan hutan adat. Ini adalah bentuk pengabaian hak-hak dasar masyarakat adat,” ujar Simon dalam orasinya.
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyebut wilayah PSN Merauke sebagai kawasan “tidak berpenduduk”. Pernyataan tersebut, kata Simon, memperkuat stigma bahwa Tanah Papua dianggap sebagai tanah kosong dan tidak bertuan.
“Narasi ini mengoyak martabat masyarakat adat Papua yang selama ini terus menjadi korban praktik kolonialisme pembangunan,” tegasnya.
Selain melalui regulasi, Simon menilai negara juga menggunakan pendekatan keamanan dengan pengerahan aparat bersenjata hingga ke kampung-kampung masyarakat adat.
“Pendekatan keamanan ini memperdalam rasa takut, trauma, serta konflik horizontal, sementara tanah dan hutan adat dialihkan menjadi objek privatisasi dan komodifikasi atas nama pembangunan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Merauke secara terbuka menyampaikan pesan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk menghentikan proyek PSN Merauke.
“Untuk Menteri Bahlil dan Menteri Nusron, hentikan perampasan tanah kami. Tanah adat bukan tanah negara. Tanah adat adalah milik masyarakat adat. Masyarakat adat Papua ada, hidup, dan berdaulat atas tanahnya,” seru Simon.
Lebih lanjut, Solidaritas Merauke menyerukan kepada seluruh pimpinan gereja di Indonesia untuk mendoakan perjuangan para korban PSN Merauke, serta mendoakan Presiden dan jajaran kementerian agar melakukan evaluasi dan menghentikan proyek tersebut.
Mereka juga mendorong MRP Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan DPRK setempat agar berani bersuara dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang terdampak PSN.
Secara khusus, Solidaritas Merauke meminta pimpinan PGI untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto guna mengevaluasi dan menghentikan PSN Merauke serta memulihkan hak-hak masyarakat adat di wilayah Wanam, Jagbob, Tanah Miring, Nakias, dan wilayah lain yang mengalami penggusuran paksa.
Usai membacakan pernyataan sikap dan tuntutan, surat resmi tersebut diserahkan langsung kepada Ketua Umum PGI, Jacklevyn Frits Manuputty, yang hadir dan menemui massa aksi.
Aksi itu turut disaksikan oleh Apolo Safanpo, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, serta para Ketua Sinode Gereja dari berbagai daerah di Indonesia.
Sumber : SUARAPAPUA.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 03 Februari 2026
0 Komentar