JAKARTA, Olemah.com – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Papua Barat Daya dan Papua Barat, Paul F Mayor, menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berfokus pada pembangunan manusia, bukan semata-mata proyek fisik dan eksploitasi sumber daya alam.
Hal tersebut disampaikan Paul F Mayor dalam wawancara bersama media Kabar MarGinal. Ia mengingatkan agar Papua tidak dijadikan ladang kepentingan ekonomi pihak luar yang pada akhirnya hanya “datang cari uang dan mengambil kembali kekayaan Papua”.
“Papua ini bukan untuk datang cari uang. Kalau model pembangunan seperti itu, ujung-ujungnya orang datang ambil uang kita, lalu pergi. Padahal Papua bagian dari kami,” tegas Paul.
Kritik Peran Pejabat dan Wakil Daerah
Paul menyoroti peran pejabat negara, termasuk dirinya sebagai senator, yang digaji dan difasilitasi negara untuk membawa aspirasi daerah, bukan sekadar mendengar laporan yang bagus-bagus atau sibuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Kita digaji, diberikan fasilitas dan tunjangan sebagai pejabat negara untuk membawa aspirasi daerah, menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Jangan hanya mau dengar kabar bagus, lalu ke luar negeri terus,” ujarnya.
Ia menilai banyak pejabat yang meninggalkan fungsi utama keterwakilan rakyat Papua dan justru jarang hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Media Nasional Dinilai Tidak Adil Meliput Papua
Dalam kesempatan tersebut, Paul juga mengkritik cara media nasional meliput Papua. Menurutnya, Papua sering digambarkan hanya dari sisi konflik, kemiskinan, dan daerah rawan.
“Papua ini ada enam provinsi, empat puluh dua kabupaten kota. Tapi yang diangkat media nasional hanya daerah rawan. Padahal kota seperti Sorong dan Jayapura sudah maju,” kata Paul.
Ia menilai konten-konten yang mempertontonkan kemiskinan Papua, termasuk menggambarkan makanan lokal diganti mi instan, justru memperkuat stigma negatif terhadap orang Papua.
Kesenjangan SDM dan Lapangan Kerja
Paul menegaskan bahwa persoalan utama Papua adalah kesenjangan sumber daya manusia, lapangan kerja, dan akses pendidikan. Ia mengkritik alasan klasik bahwa orang Papua tidak terserap kerja karena SDM tidak mumpuni.
“Kalau dibilang SDM Papua tidak mumpuni, itu karena negara tidak serius menyiapkan fasilitas pendidikan. Akhirnya yang kerja orang luar, orang asli Papua hanya jadi penonton,” tegasnya.
Ia mencontohkan perbedaan biaya hidup dan kesempatan kerja antara Papua dan daerah lain di Indonesia, yang semakin memperlebar ketimpangan.
Tiga Kebutuhan Dasar Papua
Menurut Paul, selama sepuluh tahun ke depan, pemerintah seharusnya fokus pada tiga kebutuhan dasar masyarakat Papua, yakni:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lapangan kerja
Ia mengkritik pembangunan infrastruktur besar dan proyek strategis nasional yang masuk ke wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat.
“Jalan dibangun, tapi masyarakat adat tidak diajak bicara. Air hilang, hutan rusak, lalu orang Papua yang hidup dari alam kehilangan dapurnya,” ujarnya.
Evaluasi Pembangunan Era Jokowi
Paul juga menyinggung era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dikenal sering berkunjung ke Papua. Ia mengakui pembangunan infrastruktur dilakukan, namun mempertanyakan dampaknya terhadap kesejahteraan orang Papua.
“Membangun pasar saja tidak cukup. Orang Papua tidak diajari manajemen, tidak diberi modal. Akhirnya kios diisi orang luar,” katanya.
Menurut Paul, yang harus dibangun adalah karakter dan pola pikir manusia Papua, agar mampu mandiri dan tertib dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
Seruan Keadilan Pembangunan
Di akhir wawancara, Paul F Mayor menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berkeadilan, melibatkan masyarakat adat, dan benar-benar meningkatkan kualitas hidup orang Papua.
“Kalau hanya bangun gedung dan jalan, tapi manusianya tidak dibangun, Papua tidak akan maju. Yang kita butuhkan adalah keadilan dalam pemerintahan dan pembangunan manusia Papua,” pungkasnya.
Sumber : Kabar Maginal
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 10 Februari 2026
0 Komentar