Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum 59 tahun kontrak karya Freeport yang dinilai menjadi bagian dari persoalan panjang di Tanah Papua.
Soroti Sejarah Kontrak dan Dampaknya
Dalam pernyataan tersebut, aliansi mahasiswa menilai bahwa kontrak kerja Freeport yang dimulai pada tahun 1967 dilakukan sebelum proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
Mereka menganggap hal tersebut sebagai bagian dari persoalan historis yang hingga kini masih menyisakan berbagai perdebatan, termasuk terkait legitimasi dan dampak terhadap masyarakat Papua.
Selain itu, mereka juga menyoroti berbagai isu seperti:
Dugaan pelanggaran hak asasi manusia
Kerusakan lingkungan dan deforestasi
Hilangnya hak ulayat masyarakat adat
Dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal
Isu Lingkungan dan Eksploitasi Sumber Daya
Aliansi mahasiswa menyebut bahwa aktivitas industri ekstraktif di Papua, termasuk pertambangan dan perkebunan, dinilai telah mempercepat laju deforestasi serta merusak ekosistem hutan.
Mereka mengutip data yang menunjukkan luas hutan yang terdampak serta ekspansi proyek-proyek besar di berbagai wilayah Papua.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam pernyataannya, aliansi juga mengkritik sejumlah kebijakan nasional yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi dan kapitalisme global.
Beberapa regulasi yang disoroti antara lain:
Undang-Undang Minerba
Omnibus Law
Otonomi Khusus Jilid II
Proyek Strategis Nasional (PSN)
Menurut mereka, kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap masyarakat adat di Papua.
Seruan Persatuan dan Tuntutan Politik
Aliansi mahasiswa Papua menyerukan pentingnya persatuan nasional di antara kelompok masyarakat yang merasa tertindas, serta menyampaikan sejumlah tuntutan politik.
Beberapa poin utama tuntutan tersebut meliputi:
Hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua
Penutupan perusahaan tambang dan industri ekstraktif di Papua
Penarikan aparat militer dari wilayah Papua
Pembukaan akses jurnalis ke Papua
Penuntasan kasus pelanggaran HAM
Selain itu, mereka juga menyuarakan isu-isu lain seperti perlindungan masyarakat adat, penghentian kriminalisasi aktivis, serta penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial.
Seruan Akhiri Konflik dan Ketidakadilan
Dalam penutup pernyataannya, aliansi mahasiswa menilai bahwa berbagai persoalan di Papua tidak terlepas dari sistem ekonomi dan politik yang lebih luas.
Mereka menyerukan perlunya perubahan serta upaya kolektif untuk mengakhiri konflik, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Sumber : Doni Siep
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 10 April 2026
0 Komentar