Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Yahukimo.
Kegiatan apel diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, ASN, PPPK, serta tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Apel Bukan Sekadar Rutinitas
Mengawali arahannya, Redison Manurung menekankan bahwa apel pagi bukan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas administratif, melainkan sarana strategis untuk membangun koordinasi, komunikasi, dan kebersamaan antarpegawai maupun antar-OPD.
Menurutnya, kehadiran pegawai dalam apel menjadi salah satu indikator disiplin sekaligus memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi dan kinerja aparatur pemerintah.
“Apel merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Ini adalah sarana kita membangun komunikasi dan kebersamaan. Kehadiran saudara-saudara di sini adalah indikator nyata kedisiplinan dan memudahkan pimpinan untuk memantau kondisi pegawai,” tegas Redison.
Ia mengingatkan bahwa disiplin tidak boleh lahir karena rasa takut terhadap atasan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran pribadi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan.
Disiplin harus menjadi kebutuhan. Bekerjalah dengan rasa tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Jangan bekerja hanya karena takut kepada pimpinan,” ujarnya.
ASN Harus Menjadi Teladan
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan seluruh ASN agar mampu menjadi teladan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada ASN sebagai pelayan publik yang bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kualitas birokrasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Yahukimo yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang cukup kompleks.
Karena itu, seluruh ASN diminta menjaga nama baik institusi pemerintah dengan menunjukkan etos kerja yang tinggi serta menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
Pembinaan CPNS dan PPPK Jadi Perhatian
Terkait pengembangan sumber daya manusia, Redison Manurung meminta seluruh pimpinan OPD melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pegawai baru, khususnya CPNS dan PPPK yang baru bergabung dalam birokrasi pemerintahan.
Ia secara khusus meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian serius kepada CPNS dan PPPK guru yang bertugas di berbagai sekolah di Kabupaten Yahukimo.
Menurutnya, guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia dan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi masa depan daerah.
“Kepada para senior, saya minta jadilah mentor bagi pegawai baru agar mereka merasa dihargai dan mampu berkembang secara profesional,” katanya.
Sekda berharap para ASN senior dapat membimbing pegawai baru dalam memahami tugas, etika pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Tegas Soal Dugaan Pencurian Beras Raskin
Salah satu poin yang mendapat perhatian serius dalam arahan Sekda adalah terkait dugaan kasus pencurian beras raskin yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Redison Manurung menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.
Ia meminta Inspektorat Kabupaten Yahukimo segera melakukan audit investigasi guna mengungkap fakta secara menyeluruh.
“Tidak ada toleransi bagi pelaku pencurian beras raskin. Inspektorat segera lakukan audit investigasi. Jika ada ASN yang terlibat, proses sesuai ketentuan hukum dan disiplin ASN,” tegasnya.
Menurut Sekda, beras raskin merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga penyalahgunaan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sangat merugikan rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa bukan hanya pelaku utama, tetapi pihak-pihak yang diduga menjadi penadah maupun pihak yang turut terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kasus ini menyangkut bantuan masyarakat. Baik pelaku maupun penadah wajib diproses hukum. Saat ini kepolisian sudah bergerak dan memasang police line di lokasi,” ujarnya.
Tindak Lanjut Temuan BPK
Selain masalah disiplin dan integritas, Sekda juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Menurutnya, penyelesaian temuan pemeriksaan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perangkat daerah.
Sekda menegaskan bahwa OPD yang mampu menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah.
Sebaliknya, OPD yang berulang kali memiliki temuan dan tidak menunjukkan perbaikan akan dievaluasi serta dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Persiapan RKPD 2027 Harus Matang
Menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Sekda meminta seluruh jajaran OPD bekerja lebih serius dan komprehensif.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan forum koordinasi sebagai ruang untuk menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekda meminta agar segera menyelenggarakan pelatihan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi pejabat yang baru menduduki jabatan strategis.
“Manfaatkan forum koordinasi secara maksimal agar perencanaan matang. Bappeda juga saya minta segera menyelenggarakan diklat penyusunan RKA bagi pejabat yang baru menjabat agar selaras dengan visi-misi Bupati dan RPJMD,” katanya.
Dorong Peningkatan PAD dan Berantas Pungli
Dalam arahannya, Sekda juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Ia meminta Dinas Perhubungan lebih aktif menggali potensi pendapatan dari sektor transportasi dan pelabuhan melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengelolaan yang baik akan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menutup peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli).
Redison juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak hanya fokus pada rapat-rapat administratif, tetapi segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Tim TAPD jangan hanya rapat, tapi segera ambil langkah nyata. Kita harus memastikan kinerja meningkat dan pendapatan daerah terus tumbuh demi kemajuan Yahukimo,” tegasnya.
Persiapan HUT RI dan Paskibraka
Menutup arahannya, Sekda mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Ia meminta seluruh persiapan dilakukan sejak dini, termasuk seleksi dan pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) agar pelaksanaan peringatan HUT RI dapat berlangsung sukses dan khidmat.
Sumber : Kominfo yahukimo
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 15-Juni 2026
0 Komentar