Jakarta, Olemah.Com - Mayjen Nugraha Gumilar, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengonfirmasi bahwa pelaku penganiayaan terhadap seorang warga di Papua adalah anggota TNI. Anggota TNI tersebut diduga melakukan kekerasan terhadap warga yang diduga merupakan anggota dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
"Benar ada oknum prajurit TNI melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota TPNPB-OPM," ungkap Nugraha dalam keterangannya saat dihubungi pada Sabtu, 23 Maret 2024.
Nugraha menjelaskan bahwa warga yang diduga merupakan anggota TPNPB-OPM tersebut bernama Definus Kogoya. Insiden penganiayaan terjadi di Pos Gome yang terletak di wilayah Kabupaten Puncak Papua.
Lebih lanjut, Nugraha menyatakan bahwa TNI saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Anggota TNI yang terlibat juga sedang menjalani pemeriksaan. "TNI secara serius menangani masalah ini dan saat sedang dilakukan penyelidikan," tambahnya.
Informasi mengenai penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI tersebar melalui sebuah video. Dalam rekaman tersebut, lima orang pria terlihat mengelilingi sebuah tong. Seorang pria Papua dengan tangan terikat di belakangnya terlihat tertunduk di dalam tong tersebut. Darah mengucur dari kedua lubang hidungnya, membasahi bagian depan tubuhnya.
Tiba-tiba, salah seorang dari kelompok tersebut yang mengenakan kaos hijau melakukan bogem mentah ke arah kepala pria tersebut. Aksi kekerasan tersebut tidak hanya menggunakan kepalan tangan, namun juga menggunakan sikut. Tindakan brutal tersebut kemudian diikuti oleh pria lain yang tampak mengenakan celana loreng.
Kejadian tragis itu terus berlanjut, dengan pria-pria di sekitar tong tersebut menghujani pria yang terikat tersebut dengan pukulan dan tendangan. Aksi kekerasan tersebut sempat mereda ketika seorang pria yang mengenakan kaos abu-abu terlihat mencoba menenangkan rekan-rekannya.
Kepolisian TNI akan terus melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden ini, dan diharapkan tindakan tegas akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga di Papua, serta pentingnya akuntabilitas dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.(Malik)
0 Komentar