Jakarta, Olemah.com — Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait meningkatnya aksi kekerasan dan gerakan separatisme yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), di berbagai wilayah Papua. Ia menegaskan bahwa permasalahan Papua bukan hanya soal separatisme, tetapi juga soal keadilan dan kesenjangan yang masih membelit masyarakat Papua.
“Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4). Menurutnya, negara tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan yang terus terjadi, dan sudah saatnya mengakhiri siklus kekerasan di Bumi Cenderawasih.
Beberapa wilayah di Papua dalam beberapa waktu terakhir dilanda kekerasan, seperti di Kabupaten Yahukimo (Papua Pegunungan) dan Intan Jaya (Papua Tengah). Kelompok separatis TPNPB OPM bahkan menyerang warga sipil, termasuk tenaga kesehatan dan guru.
Serangan terbaru terjadi di Yahukimo pada 5-8 April 2025, di mana sebelas warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas dilaporkan tewas. Puan meminta aparat keamanan mengusut tuntas kasus ini dan menjamin keselamatan seluruh warga sipil di Papua.
“Kekerasan bersenjata di Papua bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” tegasnya.
Puan juga menyoroti bahwa pendekatan militeristik belum mampu menyelesaikan akar masalah Papua. Ia mendorong adanya pendekatan baru yang lebih mengedepankan dialog, kesejahteraan, dan kehadiran negara secara adil dan manusiawi.
Sebagai politisi PDI Perjuangan, Puan menambahkan bahwa DPR RI melalui Komisi I dan III memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, hukum, dan HAM. DPR akan terus mengawal kebijakan negara agar berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara itu, pihak TPNPB OPM melalui juru bicara Sebby Sambon mengklaim telah membunuh sebelas pendulang emas di Yahukimo yang diduga sebagai agen militer Indonesia. Menurutnya, eksekusi dilakukan oleh pasukan Kodap XVI Yahukimo yang dibantu oleh pasukan Kodap III Ndugama Derakma.
“Kami menerima laporan bahwa sebelas pendulang emas yang menyamar sebagai agen militer telah dieksekusi mati,” kata Sebby.
Namun, klaim tersebut dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan. Ia menyebut informasi yang beredar masih simpang siur karena keterbatasan jaringan komunikasi di lapangan. Menurutnya, tidak benar bahwa para korban adalah anggota TNI.
“Itu hoaks dan propaganda yang disebar oleh kelompok OPM. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI di lokasi tersebut,” tegas Candra. Ia juga menyebut OPM sebagai penjahat kemanusiaan yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil untuk membenarkan tindakan brutal mereka.
Puan menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk menjadi jembatan dialog damai di Papua.
(wawan)
0 Komentar