Pemkab Yahukimo Resmi Tutup Kasus Kamtibmas Anggruk, TNI-Polri Tarik Pasukan

Yahukimo, Olemah.com – Pemerintah Kabupaten Yahukimo menggelar konferensi pers pada Senin (20/5/2025) untuk menyampaikan perkembangan pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Distrik Anggruk pasca peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada 20 Maret 2025 lalu.

Konferensi pers ini dihadiri oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, SH, MH, Wakil Bupati Esau Miram, SIP, Sekretaris Daerah Redison Manurung, Dandim 1715 Yahukimo, Kapolres Yahukimo atau mewakili, Danpos Brimob Yahukimo, serta perwakilan dari Kesatuan Marinir Yahukimo.

Dalam pernyataannya, Bupati Didimus Yahuli mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan pemerintah dan aparat dalam melewati berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk insiden di Anggruk dan kawasan pendulangan emas. Ia menyatakan bahwa tepat pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang juga bertepatan dengan HUT ke-64 Injil Masuk GKI di Anggruk dan HUT ke-64 GIDI, Wilayah Yahukimo, pemerintah resmi menutup penanganan kasus Kamtibmas di Anggruk.

"Pada hari ini yang bersejarah, kami menyatakan bahwa peristiwa di Anggruk untuk proses penanganan keamanan secara genting, dinyatakan selesai dan ditutup," ujar Bupati Yahuli.

Ia menambahkan bahwa selanjutnya penanganan kasus akan dilanjutkan oleh aparat penegak hukum. Hasil investigasi dari pemerintah, lembaga HAM, dan gereja menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut murni merupakan tindak kriminal yang harus diselesaikan secara hukum.

Bupati Yahuli juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas keterlibatan langsung mereka dalam proses penanganan peristiwa tersebut, serta kepada seluruh elemen masyarakat, gereja, tokoh pemuda, dan jajaran pemerintah daerah yang telah bersinergi.

Sebagai bagian dari pemulihan situasi, Pemkab Yahukimo juga meminta agar sekitar 40–50 personel marinir yang saat ini masih berada di Anggruk untuk secara bertahap ditarik kembali ke Dekai. Menurut Bupati, kondisi geografis dan kepadatan wilayah Anggruk membuat masyarakat sipil justru lebih rentan terdampak jika situasi keamanan terus dimiliterisasi.

“Kehidupan masyarakat lebih kasihan dari situasi sebelumnya. Oleh karena itu, kami tarik pasukan marinir dan serahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan pelaku kriminal,” pungkasnya.

(Penulis:Redaksi Olemah)