Skandal Dana Desa Lanny Jaya Pejabat & Bank Diduga Tilep Rp265 Milyar

Lanny Jaya, Olemah.com – Kasus dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, terus bergulir. Sejumlah pejabat daerah hingga pihak bank diduga terlibat dalam pemindahbukuan dan pencairan dana tanpa dasar hukum yang jelas. Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Nama-Nama Pejabat dan Pihak Bank yang Diduga Terlibat

Berdasarkan dokumen yang diperoleh wartawan Olemah.com, berikut deretan nama dan modus dugaan keterlibatan:

Tarwi Kiwose (Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya TA 2024)

Menandatangani surat pemindahbukuan Dana Desa ke rekening OPS P3MD.

Keuntungan: Rp16,17 milyar.

Yos Feri Moli (Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024)

Diduga mencairkan dan menggunakan dana desa.

Keuntungan: Rp69,29 milyar.

Charles Yigibalom (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024)

Menandatangani slip penarikan bank.

Keuntungan: Rp5,2 milyar.

Amilien Sembor (Sekretaris DPMK, Maret 2022–April 2023)

Menguasai dan menggunakan rekening aliran dana desa.

Keuntungan: Rp44,25 milyar.

Theo Yigibalom (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bendahara ADD)

Memberikan uang untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) serta mendistribusikan ADD secara tunai.

Keuntungan: Rp22,26 milyar.

Petrus Wakerkwa (Sekda TA 2022 sekaligus Pj. Bupati TA 2022–Januari 2024)

Diduga menerbitkan Perbup yang bertentangan dengan aturan.

Keuntungan: Rp11 milyar.

Sandara Malak (Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023)

Menyetujui pemindahbukuan Dana Desa/ADD senilai Rp34 milyar tanpa dasar.

Jeane Unenor (Pgs. Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023)

Menyetujui pemindahbukuan senilai Rp21 milyar tanpa dasar.

Hengki Derek Wandosa (Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023–2024)

Menyetujui pemindahbukuan dari 354 rekening kampung dengan nilai fantastis mencapai Rp77 milyar tanpa dasar.

Pola Dugaan Penyelewengan

Modus yang digunakan antara lain: pemindahbukuan dana desa ke rekening operasional tanpa dasar hukum, pencairan dana secara tunai, serta penerbitan peraturan bupati yang bertentangan dengan regulasi. Tidak hanya pejabat daerah, pihak bank juga diduga memfasilitasi transaksi ilegal tersebut.

Desakan Investigasi dan Transparansi

Kasus ini mendapat perhatian publik karena nilai kerugian yang sangat besar serta menyangkut dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan kampung. Aktivis antikorupsi dan masyarakat Lanny Jaya mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi berjamaah ini.

Jika benar terbukti, kasus ini bisa menjadi salah satu skandal dana desa terbesar di Papua Pegunungan.

Sumber : Jiwa

Editor : Redaksi Olemah

Website      : www.olemah.com

Diterbitkan : 26 September 2025