Jakarta, Olemah.com — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10/2025).
Aksi bertajuk “Indonesia Cemas” itu mengusung seruan #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun, dengan membawa 17 poin tuntutan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan aksi ini menjadi refleksi atas kinerja pemerintahan yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
“Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut BEM SI, program tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran.
“Korban keracunan MBG membuktikan pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, melainkan menjadi proyek politik,” tegas Muzammil.
Kritik Tindakan Represif dan Lemahnya Demokrasi
BEM SI juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam berbagai demonstrasi belakangan ini.
Mahasiswa menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap serta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis.
“Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tambah Muzammil.
Desak Evaluasi Kabinet dan Reformasi Politik
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih dan pencopotan menteri bermasalah, terutama di bidang lingkungan hidup, ESDM, HAM, dan kehutanan.
Mereka menilai kementerian tersebut gagal melindungi lingkungan dari praktik eksploitasi sumber daya alam.
Selain itu, BEM SI menuntut reformasi struktural lembaga legislatif agar parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menghentikan praktik politik transaksional.
Soroti Sektor Pendidikan dan Anggaran Militer
Mahasiswa juga menyoroti pemerataan akses pendidikan berkualitas dan menuntut realisasi alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, mereka menilai anggaran pertahanan dan keamanan terlalu besar, sementara rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi.
“Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” tulis Muzammil dalam keterangan resminya.
Tolak Food Estate dan Normalisasi dengan Israel
Tuntutan lain mencakup penghentian proyek food estate yang dinilai merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, dan percepatan pengesahan RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Mahasiswa juga mendesak penguatan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta perlindungan bagi korban kekerasan.
Dalam isu luar negeri, BEM SI menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel dan mendesak pemutusan hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina.
Desakan Perubahan Arah Pembangunan Nasional
Sebagai penutup, Muzammil menegaskan bahwa seluruh tuntutan ini disuarakan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.
“Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” pungkasnya.
Sumber : BEM
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 21 Oktober 2025
0 Komentar