Usulan tersebut disampaikan Nelson Wenda dalam rapat bersama Menteri Keuangan RI yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Nelson menegaskan bahwa anggaran senilai Rp2 triliun yang telah diturunkan ke Provinsi Papua Pegunungan belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar di delapan kabupaten yang ada di wilayah tersebut.
“Dalam kunjungan saya berkali-kali ke Papua Pegunungan, para bupati dan gubernur selalu menyampaikan bahwa anggaran Rp2 triliun yang diturunkan dari pusat belum mencukupi. Kami hanya mengandalkan transfer dari Jakarta karena provinsi kami belum memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Nelson Wenda di hadapan Menteri Keuangan.
Senator yang juga tokoh masyarakat Yahukimo itu menjelaskan, Papua Pegunungan terdiri dari delapan kabupaten dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, namun hingga kini belum memiliki rumah sakit bertaraf Tipe A untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah.
“Dengan kondisi seperti ini, sudah saatnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan membantu kami membangun rumah sakit vertikal di Wamena dan memperkuat fasilitas RSUD yang ada di kabupaten-kabupaten lain,” ujarnya.
Nelson menilai, keterbatasan PAD membuat pemerintah daerah di Papua Pegunungan kesulitan membiayai pelayanan publik secara optimal, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar Papua Pegunungan tidak tertinggal dalam pembangunan nasional.
“Kami berharap perhatian khusus dari pemerintah pusat, agar masyarakat Papua Pegunungan juga merasakan pelayanan yang adil, terutama di bidang kesehatan,” pungkas Nelson.
Usulan Nelson Wenda mendapat tanggapan positif dari sejumlah anggota dewan yang sepakat bahwa pemerataan pembangunan di wilayah pegunungan Papua harus menjadi prioritas nasional dalam APBN tahun mendatang.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 04 November 2025
.jpeg)
0 Komentar