Kebijakan tersebut mulai diberlakukan Senin, 9 Maret 2026, dan merupakan bagian dari strategi pemerintah Filipina untuk mengantisipasi dampak ekonomi serta gangguan energi akibat perang yang sedang berlangsung antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.
Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 114, yang mengatur penerapan sistem kerja baru bagi instansi pemerintah tertentu.
Tidak Berlaku untuk Layanan Darurat
Pemerintah Filipina menegaskan bahwa kebijakan kerja empat hari seminggu tidak berlaku bagi lembaga yang menyediakan layanan darurat dan vital.
Beberapa instansi yang tetap beroperasi normal antara lain:
Kepolisian
Pemadam kebakaran
Layanan kesehatan
Kantor pemerintah yang melayani publik secara langsung
Lembaga-lembaga tersebut tetap menjalankan pelayanan seperti biasa demi memastikan keamanan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Instansi Diminta Susun Pedoman Kerja
Dalam surat edaran tersebut, Presiden Marcos juga meminta setiap instansi pemerintah menyusun pedoman internal untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Pedoman tersebut mencakup beberapa aspek penting seperti:
Sistem verifikasi kehadiran pegawai
Standar kinerja aparatur pemerintah
Mekanisme pemantauan kerja
Seluruh aturan tersebut harus tetap mengikuti peraturan Komisi Pelayanan Sipil Filipina yang berlaku.
Perjalanan Dinas Tidak Penting Dihentikan
Selain perubahan sistem kerja, pemerintah Filipina juga memutuskan menghentikan sementara perjalanan dan aktivitas pemerintah yang tidak mendesak.
Beberapa kegiatan yang dibatasi antara lain:
Tur studi
Program pembangunan tim (team building)
Pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan secara daring
Pemerintah menegaskan bahwa perjalanan dinas tanpa alasan mendesak atau tanpa kebutuhan operasional yang jelas akan dianggap sebagai kegiatan yang tidak perlu.
Pemerintah Diminta Hemat Energi
Presiden Marcos juga menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk melakukan penghematan energi dan bahan bakar.
Semua instansi diminta mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar antara 10 hingga 20 persen.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, setiap kementerian diwajibkan menunjuk petugas konservasi energi yang bertugas memantau penggunaan energi serta melaporkan data secara berkala.
Perlindungan Warga Filipina di Luar Negeri
Dalam situasi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, Presiden Marcos juga meminta lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam melindungi warga Filipina yang bekerja di luar negeri.
Beberapa lembaga yang dilibatkan antara lain:
Departemen Luar Negeri Filipina
Departemen Pekerja Migran
Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri
Koordinasi tersebut bertujuan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja Filipina yang berada di negara-negara Teluk selama situasi konflik berlangsung.
Sumber : Tempo.co
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 08 Maret 2026
0 Komentar