Papua Barat, Olemah.com– Anggota DPD RI sekaligus Ketua Dewan Adat Papua, Paul F. Mayor, mendesak Panglima TNI untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus pembunuhan yang terjadi di Bintuni, Papua Barat.
Dalam pernyataannya, Paul menegaskan bahwa kasus tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik, terutama kepada pihak keluarga korban. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat delapan orang yang telah diamankan dan disebut ditahan di Kodam Manokwari. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait perkembangan proses hukum tersebut.
“Keluarga sudah melapor ke DPD RI. Kami akan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan semua pihak. Kasus ini harus dibuka secara terang-benderang. Kita butuh keadilan,” tegasnya.
Paul yang membidangi urusan politik, pemerintahan, hukum, dan keamanan di DPD RI menilai keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Soroti Status Delapan Terduga
Menurut informasi yang beredar, delapan orang telah diamankan terkait kasus tersebut. Namun keluarga mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai status hukum mereka.
“Jika benar sudah ada delapan yang ditahan, maka prosesnya harus jelas. Jangan sampai publik menilai ada yang ditutup-tutupi,” ujar Paul.
Ia juga menegaskan akan berkoordinasi langsung dengan jajaran TNI guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Klarifikasi Identitas Prajurit
Dalam perkembangan informasi yang beredar, disebutkan bahwa salah satu pihak yang terkait dalam kasus tersebut adalah seorang prajurit TNI, putra asli Raja Ampat, saat ini bertugas di Bintuni.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI terkait detail kronologi maupun perkembangan penyelidikan kasus tersebut.
DPD RI Akan Kawal Proses Hukum
Sebagai pejabat negara dan anggota DPD RI, Paul F. Mayor menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kita minta Panglima TNI segera mengambil langkah tegas. Tidak boleh ada drama atau penutupan informasi. Semua harus transparan. Keadilan harus ditegakkan,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu kepastian hukum dan penjelasan resmi dari institusi terkait mengenai perkembangan kasus tersebut.
Sumber : Anak Kampung
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 01 Februari 2026
0 Komentar