Jakarta, Olemah.com — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat sedikitnya 17 kasus keracunan dan 8 kasus nonkeracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 provinsi hingga 20 Mei 2025.
“Berdasarkan pemantauan kami terhadap program MBG, terdapat 17 kasus keracunan,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025). Ia menambahkan bahwa delapan kasus lainnya dikategorikan sebagai nonkeracunan setelah dilakukan investigasi pascakejadian.
Taruna menjelaskan, kasus keracunan umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni kontaminasi awal bahan pangan, pertumbuhan bakteri akibat pengendalian suhu dan waktu yang buruk, serta kegagalan dalam pengendalian keamanan pangan. “Penjamah makanan yang tidak steril juga turut menjadi faktor pemicu,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, BPOM akan memasukkan seluruh temuan tersebut ke dalam materi pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kami akan pastikan ini tersampaikan dalam pelatihan agar keracunan bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.
Ajukan Tambahan Anggaran Rp2,6 Triliun
Dilansir dari Bergelora.com, BPOM juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,69 triliun guna memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut bahwa dana tersebut akan digunakan untuk 13 kegiatan strategis, seperti mitigasi risiko keamanan pangan, pengawasan laboratorium, pelatihan petugas, hingga kolaborasi dengan Universitas Pertahanan.
“BPOM memiliki komitmen sejak awal dalam mengawal program MBG, namun dibutuhkan sumber daya, terutama anggaran, yang memadai,” jelas Taruna dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI.
Usulan tambahan anggaran ini telah diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 6 Januari 2025 dan telah mendapat dukungan dari Komisi IX DPR pada 12 Februari 2025 dalam Rapat Panja RPP.
Dukungan dari Badan Gizi Nasional
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendukung penuh usulan tambahan anggaran untuk BPOM. Ia menegaskan bahwa meningkatnya jumlah SPPG membutuhkan kapasitas pengawasan yang lebih besar.
“SPPG akan terus bertambah, maka pengawasan juga harus diperkuat. Kami dari BGN mendukung penuh peran BPOM dalam memastikan keamanan pangan program Makan Bergizi,” kata Dadan.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak dan remaja Indonesia, yang akan terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah.
(Penulis: Wawan)
0 Komentar