Jakarta, Olemah.com –Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pendidikan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Jakarta Pusat, Jumat, 2 Mei 2025. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan menyuarakan tujuh tuntutan utama untuk membenahi dunia pendidikan Indonesia.
Menanggapi aksi tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, turun langsung menemui massa. Dalam pernyataannya, Brian berjanji akan menjaga independensi kampus dan membebaskan perguruan tinggi dari segala bentuk intervensi, termasuk dari lembaga militer.
“Kampus adalah tempat yang independen, bebas dari intervensi siapapun,” ujar Brian menjawab pertanyaan dari salah satu peserta aksi yang mengeluhkan praktik militerisme di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
Selain menegaskan penolakan terhadap militerisasi kampus, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di seluruh perguruan tinggi negeri. Ia bahkan membuka ruang pengaduan jika ditemukan pelanggaran.
“Tidak boleh ada kenaikan UKT. Kalau ada, silakan dilaporkan ke rektor masing-masing, atau langsung ke saya,” tegasnya.
Brian juga menyampaikan beberapa komitmen lain, seperti:
-
Peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan dan gaji yang memadai.
-
Perbaikan sistem magang mahasiswa agar lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan industri.
“Memang tidak mudah mendapatkan industri yang tepat untuk magang. Ini sedang kami evaluasi serius,” tambahnya.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi damai tersebut, Jenderal Lapangan aksi Fadli Yudistira membacakan tujuh tuntutan utama mahasiswa, yaitu:
-
Presiden turun langsung memperjuangkan kesejahteraan guru.
-
Hak atas pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
Efektivitas alokasi 20% anggaran pendidikan.
-
Tolak militerisme dalam ruang akademik.
-
Wujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
-
Bentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPK).
-
Hapus kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan, serta tolak sistem pinjaman pendidikan (student loan).
Aksi ini berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para mahasiswa berharap pemerintah benar-benar menindaklanjuti aspirasi mereka, demi terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas, adil, dan merdeka dari kepentingan politik maupun ekonomi. (***)
0 Komentar