“Kejadian di Pasar Karang adalah bentuk kegagalan polisi dalam mengamankan situasi. Alih-alih meredam, justru terjadi kekerasan yang melukai warga sipil seperti Apedius Kayame dan Mun Mote,” ujar Paulus Mote dalam pernyataannya di Nabire.
Menurutnya, peristiwa semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di Nabire, bahkan sebelumnya publik juga menyaksikan kasus penanganan yang tidak manusiawi terhadap almarhum Nando Mote.
“Ini bukan kejadian tunggal. Ini pola. Dan sudah waktunya dihentikan,” tegasnya.
Komisi II DPRPT: Penegakan Hukum Harus Humanis
Komisi II DPR Papua Tengah meminta Kapolda Papua Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja personel Polres Nabire, khususnya dalam menangani konflik sosial yang melibatkan masyarakat sipil.
“Kalaupun benar mereka dalam pengaruh alkohol, seharusnya penanganannya tidak dengan kekerasan. Orang mabuk justru butuh pendekatan persuasif, bukan brutal,” lanjut Paulus Mote.
Tuntutan Pembebasan Warga dan Dialog Damai
Paulus juga menuntut agar dua warga yang saat ini masih ditahan di Mapolres Nabire segera dibebaskan, sebagai langkah awal menuju penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat.
“Kami mendesak kepolisian membuka ruang dialog. Bukan terus-menerus mengedepankan kekerasan,” tambahnya.
Hingga saat ini, DPR Papua Tengah masih menunggu penjelasan resmi dari Polda Papua Tengah mengenai langkah konkret yang akan diambil atas kejadian tersebut. DPRPT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia di Tanah Papua.
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 26 Juni 2025
0 Komentar