Yahukimo, Olemah.com — Beberapa hari terakhir, warga Kabupaten Yahukimo dihebohkan dengan kabar biaya perbaikan sepeda motor yang mencapai Rp20 juta. Meski persoalan ini telah diselesaikan antara pihak bengkel dan pemilik motor, kasus tersebut memicu perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Yahukimo, Ali Giban, S.Sos.
Ali Giban menilai bahwa peristiwa tersebut hanyalah satu contoh kecil dari persoalan besar mengenai mahalnya harga kebutuhan di Yahukimo.
“Itu motor yang kita lihat di depan mata, belum lagi sembako dan bahan bangunan — semuanya mahal,” tegasnya, Senin (6/10/2025).
Menurut Ali, kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pasar dan masyarakat.
“Dinas terkait harus proaktif menanggapi persoalan harga barang di Yahukimo agar sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih,” ujarnya menegaskan.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan visi dan misi kepala daerah bukan hanya tanggung jawab Bupati, melainkan juga para kepala dinas yang wajib mampu menerjemahkan program-program kerja di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Ali juga mengingatkan pentingnya ketegasan dalam proses pemberian izin usaha.
“Jangan keluarkan izin usaha bagi orang yang baru datang satu dua hari atau bulan. Kalau bisa, berikan kepada mereka yang sudah lama tinggal di Yahukimo — 10 sampai 15 tahun — bukan karena keluarga, teman, atau orang dekat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali Giban juga mendorong DPRK Yahukimo untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian harga barang, karena menurutnya hal ini sangat mendesak.
“Sekarang kapal sudah masuk Yahukimo, tapi harga barang masih mahal. DPRK jangan diam, masyarakat sudah menderita. Berbicaralah untuk keberpihakan kepada orang asli Papua, terutama masyarakat Yahukimo,” tuturnya.
Selain itu, Ali menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengawasi harga dan izin usaha di daerah.
Menurutnya, Dinas Penanaman Modal, (PTSP) Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Perindustrian dan Koperasi perlu bekerja sama dengan Asisten II Sekda Yahukimo untuk memastikan kebijakan harga dan perizinan berjalan dengan baik serta adil.
“Mereka harus memperbaiki sistem agar ada keseimbangan antara pelaku usaha orang asli Papua dan para pendatang. Jangan biarkan orang non-Papua yang baru datang langsung mendapatkan surat izin usaha,” ujarnya.
Ali Giban menegaskan bahwa BPC-HIPMI Yahukimo siap berperan aktif mendukung kebijakan ekonomi daerah yang berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kami dari HIPMI tidak hanya ingin menyoroti masalah ini, tapi juga siap berperan langsung untuk memperkuat posisi orang asli Papua dan Yahukimo dalam kegiatan ekonomi,” pungkasnya.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 06 Oktober 2025
0 Komentar