Lanny Jaya, Olemah.com – Lebih dari 2.000 warga di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini menghadapi krisis kemanusiaan serius. Selama hampir satu bulan terakhir, mereka mengungsi di Kampung Wuyukwi tanpa akses logistik yang memadai pasca operasi militer pada 5 Oktober 2025.
Selain krisis pengungsi, dua warga sipil, yakni Yoban Kine Wenda (60 tahun) dan Wiringga Walia Wenda (23 tahun), dilaporkan hilang sejak hari operasi dimulai. Upaya pencarian yang dilakukan oleh Tim Kemanusiaan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) belum membuahkan hasil, sementara keluarga korban dan aktivis HAM terus mendesak kejelasan dari aparat TNI.
Pencarian Korban Hilang dan Trauma Warga
Pada 31 Oktober 2025, Theo Hesegem, Direktur Eksekutif YKKMP, memimpin langsung pencarian di Kampung Yigemili, Distrik Melagi, lokasi terakhir kedua korban terlihat.
“Secara adat orang Papua, korban hilang tanpa dilihat dan dibakar oleh keluarga bisa jadi masalah. Karena itu keluarga meminta kami mencari mereka,” ujar Theo Hesegem di hadapan anggota Satgas TNI 408 di Pos Baru Melagi.
Tim pencarian mendapat izin operasi selama tiga jam, namun tidak menemukan jejak kedua korban. Theo menyebut, selain korban hilang, operasi militer juga menyebabkan 25 rumah tradisional (Honai) dan 3 rumah atap seng rusak, serta 1 Honai dibakar.
Situasi ini menimbulkan trauma mendalam bagi warga, terutama anak-anak dan perempuan, yang kini hidup tanpa pasokan makanan cukup dan fasilitas kesehatan.
Baliho HAM: Upaya Membatasi Konflik di Area Sipil
Sebagai langkah mitigasi, Tim Kemanusiaan memasang dua baliho besar di Kampung Yigemili dan Unabuggu berisi “Prinsip Dasar Hak-Hak Masyarakat Sipil Menurut Hukum Humaniter Internasional.”
Langkah ini telah diberitahukan secara resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pihak TNI di lapangan.
Tujuan pemasangan baliho tersebut adalah mengingatkan semua pihak agar daerah sipil tidak dijadikan zona konflik bersenjata, serta meminimalisir risiko jatuhnya korban dari masyarakat sipil.
“Kami hanya ingin agar masyarakat tidak lagi menjadi korban dalam konflik bersenjata di tanah Papua,” tegas Theo Hesegem.
Kritik untuk Pemerintah Daerah
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dikritik keras oleh berbagai lembaga kemanusiaan karena pasif dan belum turun langsung membantu ribuan pengungsi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penyaluran bantuan logistik resmi dari pemerintah daerah.
YKKMP dan jaringan relawan kemanusiaan menyerukan agar pemerintah provinsi dan pusat segera menurunkan tim medis dan bantuan pangan, mengingat situasi di lapangan telah mencapai tahap darurat kemanusiaan.
Sumber : papua.pikiran-rakyat.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 03 November 2025
.jpeg)
0 Komentar