Pemprov Papua Pegunungan Resmi Tutup Bimtek SIPD, ASN Diminta Tinggalkan Sistem Manual dan Wajib Gunakan SIPD RI

JAYAPURA, OLEMAH.COM – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang berlangsung selama tiga hari sejak 20 hingga 22 Mei 2026.

Kegiatan penutupan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura dan ditutup oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Pegunungan yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, LAURENSIUS,SAP.M.A.P

Turut hadir dalam kegiatan itu para pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan BPKAD Provinsi Papua Pegunungan, narasumber dan instruktur dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta peserta Bimtek dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.

Pemerintah Tegaskan SIPD Jadi Sistem Wajib

Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan SIPD RI dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah menilai penggunaan SIPD merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.

“Seluruh pengelolaan keuangan daerah wajib menggunakan SIPD RI dan meninggalkan pola manual,” tegas pemerintah dalam penutupan Bimtek tersebut.

Menurut pemerintah, SIPD RI menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data keuangan daerah yang tepat, transparan, dan akurat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Pengelolaan Keuangan Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini dituntut semakin profesional dan disiplin.

Sistem digital melalui SIPD RI diharapkan mampu:

Mengintegrasikan data perencanaan

Mempermudah proses penganggaran

Mempercepat pelaporan keuangan

Memperkuat pengawasan penggunaan APBD.

Dalam sambutannya juga ditegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Apresiasi untuk Peserta dan Narasumber

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimtek dengan penuh dedikasi selama tiga hari pelaksanaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan materi dan pelatihan kepada peserta.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah bekerja keras selama kegiatan ini berlangsung,” ujar perwakilan BPKAD Papua Pegunungan.

Panitia pelaksana juga mendapat apresiasi karena dinilai berhasil menyelenggarakan kegiatan secara baik dan lancar.

ASN Diminta Terapkan Ilmu di OPD Masing-Masing

Dalam penutupan kegiatan, pemerintah menitipkan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta Bimtek.

Peserta diminta segera mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di masing-masing OPD.

“Jadikan ilmu yang diperoleh selama Bimtek ini sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas di OPD masing-masing,” tegas pemerintah.

Selain itu, ASN juga diminta menjaga komitmen, disiplin, dan integritas dalam menjalankan sistem digital keuangan daerah.

Kepala OPD dan Sekretaris Diminta Aktif Mengawasi

Pemerintah juga memberikan penegasan khusus kepada pimpinan OPD dan sekretaris agar aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh proses transaksi keuangan di lingkungan kerja masing-masing.

Seluruh tahapan kalender anggaran mulai dari:

Perencanaan

Penganggaran

Penatausahaan

Pelaporan keuangan

harus dilaksanakan tepat waktu sesuai regulasi nasional.

Penggunaan Anggaran Harus Prioritaskan OAP

Dalam arahannya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Program yang didanai APBD diminta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.

“Penggunaan anggaran harus direncanakan secara cerdas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” tegas pemerintah.

Bangun Budaya Kerja Baru Berbasis Digital

Pemerintah juga meminta seluruh peserta menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Peserta yang telah memahami penggunaan SIPD RI diharapkan membantu rekan kerja lain agar proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah berjalan maksimal.

Menurut pemerintah, pemanfaatan SIPD RI kini juga diawasi langsung oleh instansi pengawasan sehingga seluruh ASN diminta bekerja lebih disiplin dan profesional.

Papua Pegunungan Menuju Tata Kelola Modern

Melalui Bimtek SIPD tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap tata kelola keuangan daerah semakin modern, bersih, profesional, dan akuntabel.

Digitalisasi sistem keuangan juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik serta mendukung pembangunan di delapan kabupaten Papua Pegunungan.

Penutupan Bimtek SIPD RI di Papua Pegunungan menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital. Pemerintah berharap seluruh ASN dan pengelola keuangan daerah mampu menerapkan sistem yang transparan, disiplin, dan profesional demi mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 22 Mei 2026