Dalam rapat tersebut, Mandenas menyoroti usulan anggaran Kementerian HAM yang mencapai Rp3,982 triliun. Menurutnya, setiap kementerian harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur sebelum mengajukan anggaran dalam jumlah besar kepada negara.
Ia menegaskan bahwa penyusunan APBN 2027 seharusnya berbasis pada capaian kinerja yang nyata sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Saya melihat mindset dalam pengalokasian anggaran di setiap kementerian, termasuk Kementerian HAM, harus berbasis kinerja. Apa yang ingin dicapai pada tahun berjalan dan tahun berikutnya harus bisa diukur dengan jelas. Jangan sampai anggaran besar tetapi output dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat," ujar Mandenas dalam rapat kerja tersebut.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, baik akibat dinamika global maupun persoalan nasional yang terus berkembang. Karena itu, Kementerian HAM dituntut mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam program yang nyata dan terukur.
Mandenas mengingatkan bahwa masa pemerintahan saat ini hanya menyisakan beberapa tahun ke depan sehingga kementerian harus bekerja lebih efektif untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Soroti Persoalan HAM di Papua
Dalam kesempatan tersebut, Mandenas secara khusus menyinggung berbagai persoalan HAM yang masih terjadi di Papua. Ia mengaku prihatin karena sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Politisi asal Papua itu menyoroti berbagai peristiwa yang berdampak langsung kepada masyarakat sipil, termasuk korban konflik bersenjata, pengungsian warga, hingga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang masih menunggu penyelesaian.
Menurut Mandenas, Kementerian HAM seharusnya hadir secara langsung di tengah masyarakat Papua untuk melihat kondisi riil di lapangan dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Saya melihat masih banyak persoalan HAM di Papua yang membutuhkan perhatian serius. Masyarakat menunggu kehadiran negara. Jangan sampai kementerian hanya fokus pada administrasi dan anggaran, tetapi kurang terlihat aksi nyata di lapangan," tegasnya.
Ia juga menilai bahwa pembentukan Kementerian HAM harus mampu memberikan dampak yang nyata dalam penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di daerah, terutama di Papua yang selama ini menghadapi berbagai tantangan sosial dan keamanan.
DPR Pertanyakan Besarnya Usulan Anggaran
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dalam rapat yang sama mengungkapkan bahwa Kementerian HAM mengusulkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,982 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Namun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar.
Perbedaan yang cukup besar antara usulan dan pagu yang diberikan pemerintah menjadi perhatian DPR. Komisi XIII meminta Kementerian HAM menjelaskan secara rinci program-program prioritas yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut.
DPR juga menyoroti agar penggunaan anggaran tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan internal organisasi, melainkan benar-benar diarahkan pada pelayanan publik, perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian konflik sosial, serta pendampingan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM.
Minta Kinerja Nyata
Menutup pandangannya, Mandenas meminta Kementerian HAM menunjukkan hasil kerja yang nyata dan terukur kepada masyarakat.
Ia berharap keberadaan Kementerian HAM dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia berjalan efektif di seluruh Indonesia, khususnya di Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.
"Kita semua ingin melihat kerja nyata. Anggaran yang besar harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Itu yang menjadi harapan kita bersama," pungkas Mandenas.
Sumber : Yanto
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 18-Juni 2026
0 Komentar