Sugapa, Olemah.com — Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua mendesak Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, untuk memastikan Satgas Gabungan TNI Koops Habema melindungi masyarakat sipil di wilayah konflik Intan Jaya. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan bersama pada Minggu (18/5), menyusul laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil.
Koalisi tersebut terdiri dari berbagai organisasi HAM terkemuka di Papua, termasuk LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, SKPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan, Yadupa, Elsham Papua, LBH Papua Merauke, dan Kontras Papua. Mereka meminta Komnas HAM RI dan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Papua segera melakukan investigasi atas konflik yang telah menimbulkan korban jiwa.
Koordinator Koalisi, Emanuel Gobay, SH, MH, menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari Bupati Intan Jaya yang dikutip media Odiyaiwuu.com, operasi militer Satgas Gabungan TNI Koops Habema di Distrik Sugapa pada Rabu (14/5) menyebabkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi, yang menyebutkan bahwa operasi tersebut menargetkan kelompok bersenjata.
"Kami meminta Menteri HAM memastikan kepatuhan Satgas Gabungan TNI Koops Habema dalam melindungi masyarakat sipil sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional, termasuk Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958," ujar Emanuel Gobay.
Lebih lanjut, Emanuel menjelaskan bahwa berdasarkan pernyataan Bupati Intan Jaya, operasi militer tersebut menyebabkan korban dari kalangan masyarakat sipil, yang seharusnya dilindungi dalam situasi konflik. Koalisi menekankan pentingnya pemerintah memastikan adanya perlindungan bagi warga sipil dalam setiap operasi militer.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi membantah tudingan tersebut, menyatakan bahwa operasi militer di Sugapa dilakukan dengan prosedur ketat dan bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.
“Operasi ini dilakukan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” tegas Sianturi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/5).
Koalisi HAM Papua berharap pemerintah segera melakukan investigasi independen untuk memastikan kebenaran dari kedua pihak, serta memberikan perlindungan penuh bagi warga sipil yang terdampak konflik bersenjata di Intan Jaya.
(Redakasi Olemah)
0 Komentar